PEDOMAN JURNALIS BERDASARKAN KODE ETIK JURNALISTIK DEWAN PERS
Disahkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008
📖 Pendahuluan
Kode Etik Jurnalistik adalah pedoman dasar bagi setiap wartawan Indonesia dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, akurat, berimbang, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah menjaga kepercayaan masyarakat terhadap media serta menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab.
✅ KODE ETIK JURNALISTIK — 11 PASAL
Pasal 1 — Independensi, Akurasi, dan Keadilan
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
– Independen — memberitakan fakta tanpa campur tangan, paksaan, atau kepentingan pihak lain
– Akurat — informasi benar dan dapat diverifikasi
– Berimbang — semua pihak mendapat kesempatan yang setara
– Tidak beritikad buruk — tidak sengaja merugikan pihak lain
Pasal 2 — Cara Kerja Profesional
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
– Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
– Menghormati hak privasi
– Tidak menyuap dan tidak disuap
– Menghasilkan berita yang faktual dengan sumber jelas
– Tidak melakukan plagiasi
Pasal 3 — Verifikasi dan Keberimbangan
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menyesatkan, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
– Cek dan ricek setiap informasi
– Pisahkan fakta dan opini
– Semua pihak diberi ruang yang setara
– Asas praduga tak bersalah dijunjung tinggi
Pasal 4 — Larangan Berita Buruk
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
– ❌ Berita bohong — informasi yang diketahui tidak benar
– ❌ Fitnah — tuduhan tanpa dasar yang sengaja disebarkan
– ❌ Sadis — penggambaran kekejaman yang berlebihan
– ❌ Cabul — konten yang membangkitkan nafsu birahi
Pasal 5 — Perlindungan Identitas Tertentu
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
– Lindungi identitas korban kekerasan seksual
– Lindungi identitas anak di bawah umur yang terlibat dalam masalah hukum
Pasal 6 — Anti Penyalahgunaan Profesi
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
– Nama baik profesi dijaga
– Tidak menerima imbalan apa pun yang memengaruhi isi berita
Pasal 7 — Hak Tolak dan Kesepakatan Sumber
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.
– Embargo — penundaan publikasi sesuai waktu yang disepakati
– Latar belakang — boleh diberitakan tanpa menyebut sumber langsung
– Off the record — informasi tidak boleh dipublikasikan
Pasal 8 — Anti Diskriminasi
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
– Hindari prasangka sebelum fakta terungkap
– Tidak melecehkan kelompok rentan
Pasal 9 — Menghormati Kehidupan Pribadi
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber atas kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
– Informasi pribadi yang tidak berdampak pada kepentingan umum tidak boleh diungkap
– Hak privasi dapat dibuka hanya jika menyangkut kepentingan publik yang besar
Pasal 10 — Koreksi dan Permintaan Maaf
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.
– Koreksi dilakukan sesegera mungkin setelah kesalahan diketahui
– Kesalahan diperbaiki secara terbuka dan proporsional
Pasal 11 — Hak Jawab dan Hak Koreksi
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
– Hak Jawab — hak menanggapi pemberitaan yang merugikan nama baik
– Hak Koreksi — hak membetulkan informasi yang keliru
– Diterbitkan/disiarkan dengan tempat dan ukuran yang setara
📌 Prinsip Utama
Tabel
Prinsip Makna
🎯 Kebenaran Masyarakat berhak mendapat informasi yang akurat dan lengkap
⚖️ Keadilan Semua pihak diperlakukan sama dalam pemberitaan
🔒 Kerahasiaan Identitas narasumber yang dilindungi dijaga ketat
✏️ Tanggung Jawab Siap mengoreksi kesalahan dan membuka ruang bagi pembaca
“Kebebasan pers dilindungi undang-undang, tetapi kebebasan itu diiringi dengan tanggung jawab. Kode Etik Jurnalistik menjadi pedoman agar kebebasan tersebut tetap bermanfaat bagi masyarakat luas.”
— Dewan Pers Republik Indonesia —